RedZona BOLMUT – DPRD Bolmut menyoroti , proyek pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL) Pada Lingkup Pengadaan Barang jasa Setda Bolaang Mongondow Utara Pokja Dinas Kesehatan Bolmut ,Selasa (29.03 2022)
Wakil Ketua DPRD Bolmut ,Saiful Ambarak ,SPd.i ,saat di konfirmasi mengatakan proses PL atau tanpa proses lelang lantaran nilai anggaran di bawah Rp200 juta, harus diawasi. ,Proyek PL ini di duga sangat rawan penyimpangan ,intervensi dan Monopoli Termasuk paket-paket swakelola seperti yang ada di Dinas kesehatan Bolmut ,hari ini kami Lembaga DPRD Bolmut menerima Laporan Masyarakat terkait Proyek Penunjukan Langsung yang di anggap tidak sesuai prosedure sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan ,karena perencanaan ,Penganggaran dan kegiatan Waktu Pelaksanaanya tidak Sinkron dengan situasi dan kondisi Lapangan sehingga di anggap masih bermasaalah di perlu di kaji kembali ,atas Laporan dan keluhan Masyarakat ini ,kami DPRD akan menjadwalkan Ruang Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Terkai dan unit Pengadaant Barang dan jasa (Barjas)
Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UKBPJ) melakukan evaluasi terhadap sistem swakelola untuk mengantisipasi adanya penyimpangan. Sistem swakelola, sambung Ambarak.
“betul kami harapkan inspektorat melakukan pendampingan. Agar kepala dinas Kesehatan dan jajaranya bisa terhindar dari Resiko hukum ,di sampaikannya, pengadaan barang dan jasa mendapatkan perhatian khusus karena rawan penyimpangan apalagi belum semua OPD lingkungan Pemkab Bolmut yang mengumumkan atau menayangkan rencana pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan di tahun anggaran 2022 ,sebagaimana arahan tim Pencegahan KPK-RI pada beberapa Bulan Kemarin “agar berhati hati mengelola keuangan daerah ,menyiapkan dokumen dokumen yang akurat, akuntabel dan dapat di pertanggung jawabkan.
Idealnya tahapan pengumuman di aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) “Mestinya begitu APBD disahkan, rencana umum pengadaan barang dan jasa sudah bisa ditayangkan di Sirup. Tapi dari hasil pantauan, kita masih ada beberapa OPD yang belum mengumumkan. Kita minta segera ditindaklanjuti,” ungkap Ambarak.
Terpisah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKBPJ) Setda Bolmut , Ali Dumbela SKM saat di konfirmasi ,mengakui memang ada sedikit Masaalah di Lapangan khususnya di Dinas Kesehatan Bolmut pada Pekerjaan Proyek Rehab Puskesmas tuntung ,saya telah mengusulkan agar kegiatan Proyek Rehabilitasi Puskesmas tuntung itu di tinjau kembali karena ada hal hal yang tidak bersesuain dengan kondisi Lapangan dan Anggaran yang ada ,saya sudah menghubungi PPK nya pak Wawan ,tapi yang bersangkutan masih di Luar Daerah ,kalaupun DPRD akan mengundang kami dalam forum RDP terkait persoalan tersebut kami siap hadir untuk memberikan Klarifikasi “tutup Dumbela.(F-Lombu)