BOROKO , ForkotNews – Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. Hi. Depri Pontoh dan wakil Bupati Drs.Hi.Amin Lasena ,MAP , menerima kunjungan kerja tim Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang Bertempat di Aula Kantor Bapelitbang Bolmut.Rabu (30.03.2022)
Diketahui, kunjungan kerja tersebut dijadwalkan selama 2 hari. Untuk hari pertama dilaksanakan Rapat Koordinasi pembahasan perbatasan wilayah negara di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan pada esok harinya tim Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia akan meninjau Pulau Bongkil.
Bupati Bolmut dalam sambutannya Menyampaikan ucapan selamat datang “du nai dopatai” di kabupaten bolaang mongondow utara, kepada bapak asisten deputi koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan Kemenko Polhukam RI beserta rombongan, sungguh menjadi suatu kehormatan bagi kami pemerintah daerah atas diselenggarakannya kegiatan ini. mudah-mudahan forum ini dapat membangun komitmen bersama sebagai upaya kita untuk mencapai suatu sasaran dari program kerja secara terkoordinasi dan terpadu dalam optimalisasi pengelolaan batas wilayah negara.
Kabupaten bolaang mongondow utara merupakan daerah otonom, yang lahir atas undang-undang nomor 10 tahun 2007 tentang pembentukan kabupaten bolaang mongondow utara di provinsi sulawesi utara. daerah ini memiliki luas 1.856,86 kilometer persegi atau 12,3% atas luas provinsi sulawesi utara, dengan panjang garis pantai 174 kilometer persegi. dan terbagi atas 6 kecamatan, 106 desa dan 1 kelurahan dengan jumlah penduduk 83.743 jiwa.
Selanjutnmya, sebagai daerah perbatasan, bolaang mongondow utara memiliki satu kecamatan yang merupakan daerah lokasi prioritas (lokpri) berdasarkan peraturan presiden nomor 11 tahun 2017 tentang rencana tata ruang kawasan perbatasan negara di provinsi sulawesi utara, kecamatan pinogaluman ditetapkan sebagai kawasan perbatasan negara di perbatasan laut. dan ditetapkan pula sebagai lokasi prioritas nasional (lokpri) sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM) tahun 2020–2024.
Pulau bongkil atau disebut juga pulau bangkit merupakan pulau terluar indonesia yang terletak di laut sulawesi dan berbatasan langsung dengan negara filipina, pulau ini berada pada koordinat 01 02’ 35” (nol satu derajat, nol dua menit, tiga puluh lima detik) lintang utara dan 123 06’ 21” (123 derajat, nol enam menit, dua puluh satu detik) bujur timur. dengan luas 67.303 meter persegi.
Infrastruktur di pulau bongkil dapat dikatakan sangat minim, yaitu hanya terdapat mercusuar dan bangunan mck yang dibangun oleh pemerintah daerah pada tahun 2012 yang diperuntukan untuk masyarakat nelayan dan petugas patroli yang sering singgah di pulau ini. namun pasca dicabutnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan patroli laut, sehingga berdampak pada maraknya pengeboman ikan yang dapat merusak terumbu karang disekitarnya. akibatnya sudah sangat jarang dijumpai nelayan yang menangkap ikan dan singgah dipulau ini.
selanjutnya, dapat kami sampaikan beberapa kendala dan permasalahan dalam pembangunan daerah pada kawasan strategis nasional tertentu (ksnt) pulau bongkil, dan lokasi prioritas (lokpri) pinogaluman, diantaranya:
keterbatasan anggaran penanganan kawasan lokpri;
terdapat ancaman potensi bencana (abrasi pantai, abrasi sungai, banjir dan longsor);
belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan;
belum optimalnya sarana dan prasarana kesehatan;
infrastruktur jalan dan jembatan belum memadai;
masih rendahnya akses aman dan layak terhadap air bersih dan sanitasi;
belum adanya sentra dan pusat perdagangan yang bersifat permanen;
masih rendahnya produktifitas pertanian;
masih rendahnya produktifitas perikanan tangkap dan budidaya; dan
adanya pemboman ikan di wilayah sekitar pulau bongkil.
berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan denga tema kegiatan kita pada hari ini yaitu, kebijakan pembangunan daerah pada kawasan strategis nasional tertentu (ksnt) pulau bongkil dan , dan lokasi prioritas (lokpri) pinogaluman. dengan kerendahan hati kami menyampaikan permohonan bantuan kepada bapak asisten deputi bidang koordinasi wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan kemenko-polhukam dan juga kepada ibu asisten deputi bidang pengelolaan batas negara wilayah laut dan udara badan nasional pengelola perbatasan, terhadap kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana sebagai penunjang infrastruktur di pulau bongkil dan lokpri pinogaluman. diantaranya:
1) pembangunan tanggul penahan abrasi pantai;
2) normalisasi sungai di wilayah sungai andagile;
3) peningkatan jaringan irigasi buko;
4) penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
5) peningkatan sarana dan prasarana kesehatan;
6) pembangunan pasar rakyat;
7) pembangunan pabrik es;
8 ) pembangunan tempat pelelangan ikan (tpi);
9) pembangunan sarana air bersih dan sanitasi;
10) pembangunan pos tni angkatan laut (posal) di pulau bongkil ;
11) pembangunan dermaga apung di pulau bongkil; dan
12) pembangunan tanggul penahan abrasi di pulau bongkil.
besar harapan kami selaku pemerintah daerah, kiranya usulan kami ini dapat dipertimbangkan, dikarenakan pulau bongkil memiliki potensi laut yang mumpuni, namun keterbatasan fiskal daerah belum mampu mendukung pengembangan kawasan strategis ini lebih optimal, tutup sambutan Bupati
Turut Hadir, Asisten Deputi koordinasi Wilayah dan Tata Ruang Pertahanan Brigjen TNI Suteikno Suleman Bersama Tim, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Laut dan Udara, Ibu Sitti Metrianda Akuan Bersama Tim, Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Drs. H. amin Lasena, M.Ap, Kepala Kejaksaan Negeri Bolmut Nana Riana, SH., Wakapolres Bolmut Kompol Samuel Kayangan, SH., Pabung 1303 Bolmong, Sekretaris Daerah Kab. Bolmut dr. Jusnan C. Mokoginta, MARS., Asisten Sekda, Para Pimpinan OPD Terkait, serta Para Sangadi.
(van)
