RedZona BOLMUT – Kekhawatiran akan terjadi Dualisme Kepengurusan pada Pengurus Besar Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow Utara (PB KPMIBU) akhirnya terjadi.
Ketua Dewan Pembina KPMIBU Patra Kapiso menjelaskan Organisasi FKPMB-KPMIBU lahir dari sebuah kesadaran dan Semangat Perjuangan Pemekaran, bukan lahir dari inisiatif bentukan Pemerintah Bolmut bahkan Bolmut kala itu belum ada.
Oleh karena itu Patra Berharap pemerintah harus cerdas melihat ini, bukan justru mendukung terjadinya dualisme Organisasi dengan Nama yg sama, bahkan meng SK kan serta melantik yg nota bene adalah organ Paguyuban/kederahan syarat dengan kerukunan dan kekeluargaan.
Lebih lanjut Patra menyampaikan kalau pimpinan daerah Kita ini cerdas, mengembalikan masalah organisasi ini kepada para Inisiator, Pendiri organisasi untuk menentukan nasibnya sendiri, mengelola masalah agar menjadi kekuatan positif bagi para Pelajar,Mahasiswa yg tergabung didalamnya.
Pemerintah dalam hal ini hanya wajib memberikan atau menyediakan Ruang untuk berinofasi, berekspresi bahkan meyediakan anggaran bukan menginterfensi, sekarang bukan zamamnya Orde Baru lagi, perjuangan dan perjalanan organisasi KPMIBU juga bukan seperti tragedi MAP KUNING, katanya mendukung pemekaran tetapi dibelakang melakukan penolakan.
Beberapa periode kemarin KPMIBU jusrtu rejadi Kefakuman oleh karena Yg meng SKkan dan melantik adalh Bupati, maka dalam kongres PB KPMIBU baru2 ini dilakukan perubahan AD/ART khusus yg Meng SKkan dan Melantik bukan lagi Bupati tetapi DEWAN PEMBINA dan Dewan Pembina ini diambil dari Para Pendiri, inisiator,senior dan Almuni FKPMB-KPMIBU.
Patra Berharap Bagian Hukum dan KESBANGPOL harus mengkaji, mempelajari hal ini dengan baik2.tutupnya