Wakil Ketua DPRD Bolmut di Dampingi Ketua Fraksi PDI P Hadiri Penutupan LSE Ke-XI

RedZona BOLMUT – Pelaksanaan Legislatif Expo yang menjadi agenda tahunan para Wakil rakyat di Sulawesi Utara (Sulut) resmi ditutup. Penutupan Legislatif Expo dilakukan langsung oleh Ketua DPRD Provinsi  Gorontalo Paris R.A. Jusuf bertempat di Lapangan Taruna Remaja Gorontalo.

Legistalatif Expo ke-XI  tahun 2023 ini mengangkat tema “peran legislatif dalam pemberantasan korupsi” dan berlangsung sejak 14 Juni hingga 17 Juni 2023 hari ini.

Wakil Ketua DPRD Bolmut Saiful Ambarak S.Pdi di Dampingi Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bolmut Moh.Abdul Rafiq Pangau SE,M.Si saat di temui awak media pada penutupan Legislatif Expo mengatakan kegiatan tersebut sangat positif dan bermanfaat, ini suatu program berkelanjutan sekaligus wahana untuk tugas pokok dan fungsi legislative.

Selain itu lanjutnya kegiatan ini sebagai ajang silaturahmi dan tatap muka DPRD Provinsi dan DPRD diseluruh Kabupaten dan Kota se Sulut dan Gorontalo.

Menurutnya peran legislatif di suatu daerah sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan Daerah. Namun hal ini tak lepas dari peran serta dan kerja sama yang baik, dengan pemerintah daerah atau pihak eksekutif.

“Posisi eksekutif dan legislatif diharapkan harus sejajar, sehingga dapat menghilangkan kesenjangan antara kedua lembaga ini, dan tentunya lembaga legislatif sebagai pemegang mandat rakyat, selalu mengawasi kinerja pemerintah selaku pihak eksekutif,” kata Ambarak

Dengan kesejajaran kedua lembaga ini, diharapkan tidak akan terjadi kesenjangan dan tarik menarik kebijakan, terutama dalam hal kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Saat di tanya apa dampak dan tujuan dari kegiatan ini, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bolmut Moh Abdul Rafiq Pangau SE,M.Si mengatakan, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini tidak lain adalah untuk mempertemukan langsung para Wakil rakyat dengan masyarakat luas, tempat untuk mensosialisasikan tentang tugas, fungsi dan kinerja wakil rakyat, serta tempat berbagi informasi sekaligus tukar pikiran tentang program kerja yang telah disusun, sementara dilaksanakan maupun yang sudah dijalankan oleh DPRD.