Sekwan : Bimtek UU 1/2022 tentang Evaluasi Ranperda Pajak Daerah & Retribusi Daerah

RedZona JAKARTA – Bertempat di di Hotel Orchardz Mangga Dua Selatan Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10730 , Minggu (3/9/2023) Pimpinan Dan Anggota DPRD Bolmut ikuti Bimtek tentang Penyusunan APBD Tahun 2024 dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kinerja yang Efektif & Efisien.

Sekretaris DPRD Kabupaten Bolmut Viktor Nanlesi S.Pi, M.Si menjelaskan pada pembukaan Bimtek tersebut para anggota DPRD di berikan materi tentang Evaluasi Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menurut Sekwan Berdarah Ambon ini menyampaika  Pengelolaan Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan diskresi dalam penetapan tarifnya. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Viktor menambahkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak hotel,  pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Sementara itu, retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sehingganya Dalam rangka meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bekerja sama dengan Pusat Studi Pengembangan Kompetensi (PSPK) Lembaga Pengembangan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) selaku penyelenggara kegiatan dan didukung Narasumber dari Kemendagri yang berkompoten dibidangnya melaksanakan Bimbingan Teknis yang pada materi pertama  tentang: Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada materi tersebut Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Direktorat Pendapatan Daerah,Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri memberikan materi tentang kewenangan Mendagri pada UU 1/22 pasal 98 ayat (3) tentang evaluasi Perda Kabupaten/Kota,kemudian Tujuan Evaluasi Ranperda Pajak Daerah yang tertuang pada UU 1/2022,Catatan Evaluasi,obyek Evaluasi Ranperda,Objek Evaluasi Pajak Daerah, objek Evaluasi Retribusi Daerah,objek Evaluasi Kebijakan keringanan, Pengurangan, Penghapusan dan Penundaan, Objek Evaluasi Kebijakan Kemudahan Berinvestasi dan Time Line Penyusunan Ranperda PDRD.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *