RedZona JAKARTA – Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena SE,M.Ec.Dev hadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2023 yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, (3/10/2023).
Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) tahun 2023 mengangkat tema ‘’Sinergi Nasional Akselerasi Digitalisasi Daerah untuk Indonesia Maju”
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin secara daring dan dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D, dan Gubernur BI, Perry Warjiyo.
Bupati Bolmut Sirajudin Lasena SE,M.Ec.Dev, saat ditemui usai kegiatan mengungkapkan sesuai amanat Kepres No. 3 Tahun 2021, P2DD bertujuan untuk mendukung tata kelola keuangan melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara nontunai yang berbasis digital.
“Rakornas ini sebagai forum tertinggi koordinasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah,” ujar Sirajudin
Pa Wakil presiden dalam penyampaiannya menjelaskan banyak hal diantaranya perlu terobosan berkelanjutan untuk memastikan agar seluruh pemerintah daerah di Indonesia menerapkan transaksi berbasis digital dalam tata kelola keuangan.Kedepan, masih diperlukan terobosan berkelanjutan untuk memastikan digitalisasi daerah terimplementasi di seluruh pemda,”kata Sirajudin mengutip penyampaian Wapres, Ma’ruf Amin.
Wapres Ma’ruf Amin meminta agar pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7% dalam rangka menjaga momentum Indonesia Maju.
“Salah satu upaya untuk mengejar target tersebut yaitu melalui penguatan teknologi digital. Penguatan teknologi digital menuntut kesiapan di semua lini termasuk Pemerintah Daerah,” ujar Wapres Ma’ruf Amim
Wapres Ma’ruf Amin juga mengarahkan beberapa kebijakan yang relevan dan perlu ditempuh untuk memperkuat digitalisasi transaksi keuangan daerah, diantaranya yakni agar Pemerintah Daerah meningkatkan sinergi dan kolaborasi guna mendorong peningkatan P2DD, menetapkan beberapa regulasi dalam rangka penguatan kebijakan P2DD, terus berinovasi untuk meningkatkan retribusi daerah, serta memperkuat infrastruktur dengan mengoptimalkan pemanfaatan Proyek Strategis Nasional.
Menurut Mantan Kepala BPKAD Bolmut ini digitalisasi dalam ekosistem transaksi keuangan daerah merupakan bagian dari transformasi ekonomi digital yang memberi manfaat bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah 2022, jumlah peningkatan transaksi keuangan berbasis digital di daerah meningkat sebanyak 84 pemda, sehingga secara kumulatif jumlah pemda yang telah mencapai ke tahap digital sekitar 52 persen dari total pemda se-Indonesia.
Sirajudin juga menambahkan, hal lain yang disampaikan Wapres adalah mendorong peningkatan literasi digital masyarakat yang perlu menjadi perhatian khusus dari seluruh pihak terkait.
Oleh sebab itu, sinergi dan koordinasi antar lembaga pemerintah maupun dengan pemangku kepentingan terkait menjadi penting.tutup Sirajudin
