RedZone POHUWATO – Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Kordiv SDM, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan, Amin Abdullah, S.Sos, mengungkapkan bahwa pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo akan segera menindaklanjuti polemik yang saat ini beredar di Bawaslu Kabupaten Pohuwato. Isu tersebut melibatkan dua anggota Bawaslu Pohuwato yang diberitakan di media sosial karena terlibat dalam struktur kepengurusan partai politik.
“Terkait dengan dua anggota Bawaslu Pohuwato yang beredar di berita dan media sosial terlibat dalam struktur kepengurusan parpol, akan ada upaya tindak lanjut dari pimpinan Bawaslu Provinsi Gorontalo,” ungkap Amin Abdullah saat dikonfirmasi pada Sabtu (25/5/2024).
Menanggapi pernyataan tersebut, anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Divisi SDM, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan, Ridho Latjolai, meminta Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk menyeriusi persoalan yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Pohuwato.
“Kami meminta Bawaslu Provinsi Gorontalo harus benar-benar serius dalam mengusut kasus yang berada di Bawaslu Pohuwato, terutama mengenai prosedur perekrutan Wascam yang sangat berbeda dari kabupaten/kota lainnya. Ini jelas mempermainkan aturan dan terkesan mengada-ada,” ungkap Ridho Latjolai.
Ridho menegaskan bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo harus tuntas dalam menyelesaikan masalah yang ada di Bawaslu Kabupaten Pohuwato.
“Jangan sampai pihak Bawaslu Provinsi Gorontalo hanya terkesan melindungi dan menutup-nutupi persoalan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan Bawaslu Pohuwato,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa mereka telah mengumpulkan data dan bukti, dan berencana melaporkan masalah ini ke DKPP dalam waktu dekat. “Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan melaporkan perkara ini ke DKPP,” pungkas Ridho.
