RedZona BOLMUT – Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan pernyataan keras terkait dugaan adanya praktik nepotisme dalam proses seleksi badan adhoc Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut).
Sekretaris KIPP Sulut, Fadli Rahman, menyampaikan bahwa proses perekrutan seharusnya dilakukan dengan transparansi dan integritas, serta harus sesuai dengan kompetensi para peserta seleksi. Dia mengkritik keras praktek yang diduga lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga daripada keahlian dan kemampuan yang sebenarnya.
Fadli Rahman menyoroti pentingnya nilai dari Computer Assisted Test (CAT) sebagai tolak ukur yang obyektif. CAT menghasilkan nilai akademis yang langsung dihasilkan oleh sistem, tanpa intervensi manusia, sehingga lebih transparan dan bisa dipercaya. Di sisi lain, tes wawancara yang dilakukan oleh komisioner KPU bersifat subjektif dan dinilai secara normatif, membuka peluang untuk penilaian yang tidak adil.
Fadli mengingatkan agar penilaian wawancara tidak mengesampingkan hasil akademis dari CAT, karena proses yang tidak seimbang ini sangat rentan terhadap praktik-praktik yang tidak transparan dan berpotensi terjadi kongkalingkong.
“Jangan sampai nilai wawancara mengesampingkan hasil akademis CAT karena proses ini sangat syarat kongkalingkong,” tegas Fadli. Menurutnya, ketergantungan yang berlebihan pada hasil wawancara dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses seleksi, dan berpotensi merusak integritas lembaga pemilu.
Lebih lanjut, Fadli menekankan bahwa KPU Bolmut seharusnya tidak mengutamakan urusan keluarga dalam proses perekrutan badan adhoc. Prioritas pada kepentingan keluarga, menurutnya, bisa menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa proses rekrutmen ini penuh dengan nepotisme. “Hal ini dapat mencederai nama lembaga,” tambahnya.
KIPP Sulut saat ini sedang mengumpulkan data dan mengadvokasi dugaan praktik tidak etis ini. Fadli juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau perkembangan isu ini untuk memastikan bahwa proses seleksi berjalan dengan transparan dan adil.
Di sisi lain, Ketua KPUD Bolmut, Jamaludin Djuka, dalam sebuah konferensi pers yang digelar di salah satu kedai kopi di kawasan Boroko, menegaskan bahwa proses rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) dilakukan dengan transparan dan tanpa praktik nepotisme. Jamaludin Djuka menepis tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa tidak ada satupun anggota keluarganya yang lolos dalam seleksi PPS, kecuali mertuanya yang menurutnya memang memenuhi kompetensi yang dibutuhkan.
“Saya ingin menegaskan bahwa tidak ada satu pun keluarga saya, khususnya yang bermarga Djuka, yang lolos dalam rekrutmen PPS ini. Kalaupun ada mertua saya yang lolos, beliau memang memenuhi kompetensi,” kata Djuka. Dia menekankan bahwa proses seleksi telah dilakukan dengan profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya pernyataan yang saling bertentangan ini, penting untuk dilakukan investigasi lebih lanjut guna memastikan bahwa proses seleksi badan ad hoc KPU Bolmut dilakukan dengan integritas dan transparansi, demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemilu.
